Pleno Demokrat Usung 6 Calon, Lukas Enembe Minta 1 Nama

Editor: kairos author photo

  

foto | KAIROS - yan

KAIROS - RAPAT pleno DPD Partai Demokrat Provinsi Papua tidak sejalan dengan pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe. Pasalnya pernyataan Lukas Enembe saat pembukaan rapat bersama 9 partai koalisi, dirinya meminta hanya 1 nama calon dari Partai Demokrat untuk diusulkan kepadanya.

Boy Markus Dawir, Sekretaris Umum Partai Demokrat Papua mengatakan hasil pleno partai telah mendapatkan 6 nama calon yang akan diusulkan kepada ketua DPD.

"Dari hasil pleno tadi ada 6 nama nantinya kami akan teruskan ke ketua DPD partai Demokrat Papua, untuk ketua DPD memilih dari 6 nama ini 1 orang," ujar BMD –begitu Boy Markus Dawir disapa akrab-- usai menggelar rapat pleno, Selasa (13/7/2021) malam di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura.

Lanjut BMD membeberkan 6 nama calon yang diusulkan dalam rapat pleno.

"Dari 6 nama 1. Ricky Ham Pagawak, 2. Yunus Wonda, 3. Usman Wanimbo, 4. Tony Tesar, 5. Natalius Tabuni, 6. Yeremias Bisay," paparnya.

Hal itu mendapat respons berbeda dari Ketua PKPI, Ramses Wally. Dia mengatakan partai Demokrat memang telah usulkan 6 calon kepada gubernur.

"Hari ini saya lihat dan baca di media online Partai Demokrat telah mengusung 6 calon ini mereka menyerahkan kepada pak gubernur untuk menentukan 1 calon," bebernya.

Ramses Wally menambahkan masih menjadi pertanyaannya,  apakah  5 calon yang tidak terpilih dapat menerima keputusan itu.

"Yang menjadi pertanyaan buat saya, dapatkah gubernur menentukan diantara 6 nama itu, 1 nama keluar. Sementara 1 nama yang akan pak gubernur tentukan, apakah 5 calon lain menerima atau tidak? Karena semuanya kader Demokrat," tanya dia.

Ramses mengaku khawatir dengan 5 nama yang tidak terpilih sehingga yang lain bisa bermanuver ke DPP di pusat.

"Yang saya khawatir lagi, kalau 1 nama keluar yang 5 nama ini menerima atau tidak. Jangan-jangan yang lain bisa manuver ke pusat lagi," selidiknya.

Akibatnya, menurut dia, itu bakalan bertentangan antara keputusan Gubernur Papua dan DPP Partai Demokrat.

"Akhirnya pusat bisa mengeluarkan 1 nama yang bertentangan dengan apa yang pak gubernur mau,"  ulangnya.

Sekadar diketahui, dalam mekanisme rapat koalisi persyaratan untuk calon wakil Gubernur Papua sejatinya mendapatkan persetujuan dari DPP partai.

reporter | yan

Share:
Komentar

Berita Terkini