Bupati Karateker Lewat Menteri Dalam Negeri Sudah Dilantik

Editor: kairos author photo

 

Markus Walilo, Ketua DPR Kabupaten Yalimo dan Alexander Walilo, Ketua Komisi B Anggota DPR Kabupaten Yalimo. foto | yan - KAIROS

KAIROS - ATAS nama pemerintahan kabupaten Yalimo, Markus Walilo selaku Ketua DPR Kabupaten Yalimo sangat  berterimakasih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lukas Enembe yang sudah  melantik karateker Bupati Yalimo namun belum menjalankan tugas selama 2 pekan.

Hal ini bertujuan supaya karateker ini menyukseskan PSU di Kabupaten Yalimo sekaligus menjalankan roda pemerintahan di kabupaten itu.

BACA PULA | Ayoko Rumaropen Bahas Kebijakan Pengembangan SDM di Papua

''Itu yang kami harapkan sebagai DPR maupun pemerintah sehingga akhir kata dari Markus walilo mengucapkan terima kasih,” tutur Alexander Walilo, anggota DPR Kabupaten Yalimo, Kamis (26/08/2021). 

Sebagai ketua komisi B, sambung dia, pihaknya juga perlu tentang pelaksanaan bupati karateker  Yalimo kepada pemerintah melalui Mendagri sudah dilantik. 

''Bupati karateker dan dia akan menjalankan pemerintahan dengan baik, terutama menjalankan PSU,” jelasnya.

Di dalam sambjutan gubernur Lukas Enembe itu menyinggung tentang calon yang sudah didiskualifikasi dan sebagai seorang pemimpin daerah tidak boleh memihak kepada siapapun atau  salah satu kandidat. 

''Sebagai ketua DPR, menilai bahwa sambutan gubernur itu mengacu pada putusan mahkama konstitusi MK.” 

Sambutan yang disampaikan Gubernur Lukas Enembe menuntut PLH bupati bersama KPU dan Bawaslu berbicara tentang bupati yang sudah terpilih. 

BACA SELENGKAPNYA|  ''Jangan Bangun Opini atau Wacana yang Menunda PON XX''

Menurut Alexander Walilo itu keliru karena sedang dalam tahapan PSU dan PSU ini MK yang memmutuskan bahwa perkara yang diajukan waktu itu sesuai nomor 97 Mk putuskan tentang PSU itu secara seluruh 5 distrik.

Dan  itu akan dilakukan pemilihan ulang, MK yang telah memutuskan bahwa calon bersangkutan diskualifikasi maka tidak ikut serta dalam Pemilu dan yang didiskualifikasi adalah Calon Bupati Erdi Dabi. 

''Kita sudah tahu semua.”

JUGA BACA | PB PON Papua Optimis Sponsor Bantu Pelaksanaan PON

''Sehingga tidak diikutsertakan dalam PSU dan kami juga berbicara mengacu pada surat KPU kepada DPR kabupaten Yalimo.''

Bahwa, nomor putusan 145 PHP bupati 2021 dibacakan pada 29 juni 2021 yang berbunyi antara lain.

1. Dinyatakan diskualifikasi calon bupati Erdi Dabi  dari pasangan bupati sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020.

2. MK memerintahkan kepada kampung Yalimo untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam pemilihan suara calon wakil bupati dan wakil bupati tahun 2020 yang diikuti pasangan nomor urut 2 Lapius Peo dan Nahum Mabel sepanjang ini tetap memenuhi sebagai calon dan membuka kesempatan lagi kepada pasangan calon yang baru. 

3. Bukan memerintahkan pemungutan suara ulang tapi yang dimaksud itu harus dilakukan dalam tenggang waktu 120 hari sehingga putusan MK itu mengumumkan pemungutan suara ulang melakukan makamah konstitusi MK selama 7 hari setelah melakukan PSU.

''Walaupun dalam keadaan bagaimana pun kita mengacu pada keputusan MK tetap dilakukan PSU.'' 

Alexander Walilo menambahkan Gubernur Lukas Enembe pernah memerintahkan Sekda menjalankan PLH selama 14 hari.

''Kami DPR sangat kesal terhadap Sekda karena selam 14 hari Sekda tidak melakukan tugas-tugas PLH di daerah,” katanya.

Alexander Walilo menambahkan, PSU tidak dilaksanakan karena tidak ada uang kemudian Sekda tidak pernah menjalankan kerjanya selama 14 hari, berikut 17 Agustus tidak dirayakan di Yalimo, kami DPR di Yalimo menilai Sekda sudah tidak profesional menjalankan PLHnya,” sindirnya.

reporter | yan

Share:
Komentar

Berita Terkini