Resmi, Pengurus LBH Tridharma Papua Dilantik DPP

Editor: kairos author photo

 

foto | yan - KAIROS

KAIROS -  Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tridarma Indonesia (TI) Yudi Rijali Muslim melantik kepengurusan Advokat Tridarma Provinsi Papua. Pelantikan itu digelar secara virtual diikuti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Banten,Jawa Barat, Jawa Tengah dan Papua.

Direktur LBH Tridarma Papua Akup Husin Putra Harahap, SH menyebut pelantikan Tridarma Papua berdasarkan SK kepengurusan yang bertujuan mengesahkan seluruh pengurus agar dapat melaksanakan aktivitas bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu.

BACA PULA | Kisah Asrul Jurnalis, Tulis 3 Artikel, Terjebak UU ITE, Digugat Cerai Isteri

Sekadar diketahui LBH Tridarma merupakan LBH yang khusus dibentuk menangani permasalah kasus-kasus di masyarakat terutama bagi orang-orang yang ekonomi lemah atau tidak mampu.

Dia menjelaskan sementara LBH Tridarma Papua menangani kasus pembunuhan yang sSelama 1 tahun berjalan belum terungkap.

"Ya kasus almarhum Rahul yang mana kami sedang berupaya berhubungan dengan Polda Papua, Polresta Jayapura Kota, Polsek Abepura yang mana sudah satu tahun belum terungkap," bebernya.

Untuk itu perlu hadirnya LBH Tridarma diharapkan kepengurusan yang baru dilantik lebih aktif lagi berkoordinasi dengan Polda Papua, Polresta Jayapura Kota dan Polsek Abepura agar kasus ini harus segera diungkap.

BACA SELENGKAPNYA | Istri Beradegan Panas Ramai-ramai Direkam Suami, Kini Gugat MK

"Kami  tetap mengawal kasus, tugas kami mendampingi keluarga korban karena Kami mendapat kuasa khusus dari orang tua korban untuk mendorong kasus ini hingga ke kejaksaan sampai P2. Ini menyangkut keadilan hukum bahwa siapa yang bersalah harus ditindak," tegas Husin.

Dia berharap permasalahan hukum di Papua yang belum tuntas terutama diskriminasi hukum kepada orang-orang yang tidak mampu cepat dituntaskan.

"Kami hadir untuk membantu masyarakat yang tidak mengerti hukum dan buta hukum jadi tugas kami tidak hanya mengatasi hukum tapi akan melakukan pembinaan hukum,"jelasnya.

SIMAK PULA | Awalnya Konsultasi Hukum, Terjebak Asmara, Janda Muda Sukses Tipu Pengacara

"Contohnya kita akan bersama pemerintah untuk melaksanakan kegiatan para legal untuk orang-orang yang berminat belajar hukum dan merespons negara dalam hal ini Kementerian desa agar dana desa dapat digunakan sedikit untuk membuat advokasi desa." tutupnya

reporter\foto | yan

Share:
Komentar

Berita Terkini