Resmi Sah Tanda Tangan Ketua dan Sekretaris Berlogo Koalisi

Editor: kairos author photo

 

Edison Awoitauw. foto | yan - KAIROS

KAIROS - MANTAN ketua DPR yang saat ini bertindak sebagai Ketua DPD Partai Gelora Indonesia di Kabupaten Jayapura, Edison Awoitauw menanggapi polemik cawagub provinsi Papua. Memang sangat prihatin karena tarik ulur antara koalisi dan gubernur, dimana gubernur telah menentukan 2 nama  tapi sampai dengan hari ini koalisi belum menentukan 2 nama.

''Kami lihat jangan sampai tarik ulur menjadi kepentingan-kepentingan keduanya, sehingga kita melihat dengan batas waktu undang-undang yang sudah ditentukan terlewati sehingga kekosongan ini nanti dijalani oleh gubernur sendiri. Oleh karena itu koalisi harus segera menentukan dua nama karena isu yang berkembang di media ada kelompok-kelompok yang menyampaikan pernyataan harus segera karena gubernur telah menentukan 2 nama,'' kata Edison Awoitauw, Selasa (24/08/2021).

BACA JUGA | Kisah Pria yang Langgar Aturan PPKM, Pilih Dipenjara daripada Bayar Denda

Tambah Edison Awoitauw, kita harus memberikan pelajaran politik yang baik kepada masyarakat. 

''Artinya kita bisa memberikan penjelasan tentang aturan dan Undang-undang yang sebenarnya sehingga masyarakat yang membaca dan mengikuti media masa atau media sosial bisa mengetahui. Oh begini ya, dan seperti ini proses perkembangan pencalonan dari koalisi,” katanya.

Beri Ruang kepada Koalisi

Dia menyampaikan memang secara aturan itu harus koalisi yang  menentukan, jadi berikan ruang kepada koalisi, karena pertemuan antara gubernur dengan koalisi hanya pertemuan biasa saja bukan langsung menentukan 2 nama, sehingga dalam pertemuan tahap pertama dan kedua itu koalisi yang menjawab dan menjadwalkan baru ada lobi-lobi politik yang dilakukan ke pusat untuk mendapatkan rekomendasi.

SELENGKAPNYA BACA | Hamili Anak Kandung, Tewas Digimbali Tahanan di Sel

''Semua itu lewat koalisi karena koalisi punya surat yang angkat 2 nama itu yang dikirim oleh koalisi lewat gubernur sehingga akan dikirim ke pansus DPR untuk melakukan pemilihan,” urainya.

''Mari kita berikan ruang kepada koalisi karena koalisi sudah memberikan ruang kepada 9 partai politik supaya lobi ke DPP partai masing-masing untuk menentukan 2 nama yang mendapatkan rekomendasi, sehingga tahapan perkembangan ini harus cepat. Karena kondisi kesehatan gubernur juga harus dilihat  jadi koalisi harus tegas, koalisi harus cepat dan koalisi juga jangan memberikan ruang yang membangun masyarakat dengan organisasi-organisasi lain atau partai politik yang membangun opini publik sehingga menyesatkan masyarakat.''

Nama Diusulkan Koalisi

Oleh sebab itu, sambungnya pula, semua elemen masyarakat organisasi politik bahkan organisasi kemasyarakatan ini menyampaikan dengan tegas harus menjawab dan menjadwalkan supaya itu disampaikan kepada publik 2 nama itu harus segera diusulkan bukan gubernur yang mengusulkan tapi koalisi ke pansus DPR,” ucapnya. 

Menurutnya, kabupaten Jayapura sudah melewati hal itu pada waktu almarhum Robert Jhonson di isi kekosonganya oleh Giri Wijayantoro melalui koalisi Sekarn6 yang sekarang wakil bupati itu melalui koalisi. 

JUGA DIBACA | Astaga..!!! Oknum ASN Pemkot Jayapura Terlibat Palsukan Surat Tes PCR

''Oleh sebab itu kabupaten Jayapura menjadi contoh untuk provinsi papua bahwa semua harus melalui koalisi sehingga apapun yang ditentukan koalisi itu untuk mendampingi gubernur dan siapapun orangnya untuk damping gubernur,” imbuhnya.

Disebutkan pula, hingga kini belum pasti karena ketua dengan sekretaris koalisi belum tanda tangan dan menyampaikan statement di media terkait 2 nama yang beredar yaitu: Yunus Wonda dan Kenius Kogoya. Maka itu belum sah dan akan menjadi tarik ulur antar waktu sehingga.

''Jika 2 nama ini disampaikan ketua koalisi dari mulutnya sendiri ke publik maka itu secara resmi sah,'' tegas Edison.

Ditambahkan dia, jika tidak ada rekomendasi dan surat kosong yang dikirim tapi ada tanda tangan ketua koalisi yang berlogo koalisi di atas itu berarti resmi sah.

reporter | yan

Share:
Komentar

Berita Terkini