Guru Perkosa Santriwati, Cabut Izin Pesantren

Editor: kairos author photo

 

Tedi Achmad Junaedi. | ayobandung.

KAIROS - PERKARA oknum guru perkosa santriawan, kasusnya masih jadi buah bibir. Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bandung sendiri pun meminta pemerintah pusat mencabut izin pesantren milik guru berinisal HW (36) yang memerkosa santriwati di Bandung yang kasusnya viral itu.

Tedi Achmad Junaedi, Kepala Kemenag Kota Bandung (foto) mengatakan, saat ini secara operasional sudah tidak ada aktivitas di pesantren itu lantaran sudah ditutup.

"Kami akan memohon pembekuan operasional kepada pusat terkait pondok pesantren yang dipimpin HW," kata Tedi Kamis, (9/12/2021.

Terkait iming-iming pekerjaan yang ditawarkan pelaku, kata Tedi, itu semata-semata karena memang akhlak pelaku yang bejat.

Sebelumnya, pelaku HW juga dalam melancarkan aksinya, dia melontarkan kata-kata manis kepada para santriwati melalui bisikan.

"Karena akhlak oknum itu memang bejat, sehingga merugikan santri kemudian merugikan komunitas pesantren," ungkapnya.

Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung mengutuk keras atas perilaku HW yang mencabuli belasan santriwati di Bandung.

"Aksi bejat HW tidak hanya menodai lembaga pendidikan di pesantren, tapi juga melukai masa depan anak didiknya sendiri," tegas Sekretaris Umum MUI Kota Bandung, Asep Ahmad Fathurrohman.

Pesantren Sudah Ditutup

Sementara itu Thobib Al-Asyhar, Plt Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag meyebut pesantren tempat guru di Bandung perkosa belasan santri telah ditutup. Dia mengungkapkan, peristiwa ini mencuat sejak enam bulan silam.

"Sejak kejadian itulah, lembaga Pendidikan itu ditutup. Oknum pimpinan yang diduga pelaku tindak pemerkosaan juga telah ditahan di Polda Jabar untuk menjalani  proses hukum,” ujar Thobib sebagaimana disiarkan ayobandung.

Dia memastikan, oknum yang diduga pelaku tindak asusila itu sudah diamankan Polda Jawa Barat.

Thobib menjelaskan, sejak peristiwa tersebut mencuat, Kemenag telah duduk bersama Polda Jabar dan Dinas Perlindungan Anak dan Ibu (KPAI) Jawa Barat. Para pihak bersepakat untuk mengambil sejumlah langkah. 

Polda Jabar menutup atau membekukan kegiatan belajar mengajar di Lembaga Pendidikan tersebut. “Sampai sekarang tidak difungsikan sebagai tempat atau sarana pendidikan,” jelas Thobib.

Kemenag juga telah mengembalikan seluruh siswa ke daerah asal mereka. Pendidikan mereka dilanjutkan ke madrasah atau sekolah sesuai jenjangnya yang ada di daerah masing-masing dengan difasilitasi Kasi Pontren dan Forum Komunikasi Pendidikan Kesetaraan (FKPPS) Kabupaten/Kota setempat.

Kemenag terus berkoordinasi dengan Polda dan Dinas Perlindungan Ibu dan Anak, khususnya terkait penyelesaian perpindahan dan ijazah para peserta didik di lembaga itu.

sumber\foto | ayobandung

reporter | mey

Share:
Komentar

Berita Terkini